Putussibau, 16 Juni 2025 — Kepala Kantor Imigrasi Putussibau, U. Aliandri, bersama jajaran pegawai Kantor Imigrasi Putussibau, mengikuti secara daring Apel Bersama yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Apel dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Adrianto, yang bertindak sebagai pembina apel.
Dalam amanatnya, Agus Adrianto menegaskan pentingnya semangat kebersamaan sebagai fondasi utama dalam bekerja. Ia mengajak seluruh pegawai untuk menjunjung tinggi nilai profesionalisme, dedikasi, dan integritas, serta mengarahkan fokus kerja tidak hanya pada pencapaian target, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Agus Adrianto menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan prioritas utama bagi seluruh unit kerja. “Layani masyarakat, bukan sekadar menuntaskan tugas administratif,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa orientasi kinerja harus bergeser dari sekadar memenuhi target internal menuju kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa setiap layanan harus mudah diakses, ramah, cepat, dan tepat sasaran, sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Ia juga mendorong seluruh unit kerja untuk proaktif dalam mengejar capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator konkret dari komitmen terhadap perubahan.
Dalam kesempatan yang sama, Agus Adrianto turut menyambut kedatangan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi anggaran tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ia berpesan agar para CPNS segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami struktur organisasi, serta menguasai tugas pokok dan fungsi unit masing-masing demi mempercepat proses transfer pengetahuan.
Melalui apel bersama ini, seluruh jajaran dari tingkat pusat hingga daerah diharapkan dapat bergerak selaras untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada masyarakat, mempercepat reformasi birokrasi, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan publik.
